Sabtu, 02 Desember 2017

draft laporan numpang


.4.4.     Partisipasi, Pengaruh, Kepentingan, dan Pola Hubungan Para Pemangku Kepentingan yang Terkait dalam Pengembangan Model Kelembagaan Petani dan Penyuluhan Pertanian Mendukung Implementasi Program Pertanian Modern

Pemangku kepentingan adalah individu, komunitas, kelompok atau organisasi yang berkepentingan dengan hasil dari program atau kegiatan Pertanian Modern, baik hasilnya sebagai akibat dari pengaruh positif atau negatif, atau yang mampu mempengaruhi kegiatan Pertanian Modern dengan cara yang positif atau negatif (Departement for International Development, 2003). 
Ada tiga jenis pemangku kepentingan, yaitu:
1.    Pemangku kepentingan kunci, yaitu pemangku kepentingan yang secara signifikan memengaruhi atau yang dianggap penting bagi keberhasilan suatu kegiatan.
2.    Pemangku kepentingan primer, yaitu individu dan kelompok-kelompok yang sangat terpengaruh oleh suatu kegiatan, baik sebagai penerima manfaat (dampak positif) atau bukan penerima manfaat (dampak negatif). Sebagai contoh dalam kegiatan pelebaran jalan pedesaan, pemangku kepentingan primer yang mata pencahariannya sebagai pedagang kecil dan petani kecil secara positif dipengaruhi oleh adanya jalan baru, sedangkan rumah tangga yang harus pindah karena adanya pelebaran jalan, terpengaruh secara negatif.
3.    Pemangku kepentingan sekunder, yaitu semua individu atau institusi yang memiliki kepentingan atau peran perantara dalam suatu kegiatan. Sebagai contoh dalam perawatan kesehatan, pemangku kepentingan sekunder ini  termasuk pekerja kesehatan setempat, pejabat Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pendonor, dokter swasta  dan lainnya.
Ketiga jenis pemangku kepentingan tersebut pada kenyataannya, dapat saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya.  Pada hakekatnya, analisis pemangku kepentingan dapat dilakukan pada setiap tahap dalam siklus kegiatan. Program Pertanian Modern masih berada pada tahap awal, maka analisis ini tergolong pada tahap identifikasi. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan dan memutuskan bagaimana keterlibatannya dalam desain dan penilaian.  Hasil analisis ini berguna untuk bahan dasar menyusun desain dan  sekaligus memperkirakan analisis risiko ke depan. 
Deskripsi pada analisis stakeholders ini dibagi atas tiga bagian, yaitu mengidentfikasi stakeholders untuk menetapkan posisinya, tingkat keterlibatan dan pengaruh, serta diakhiri dengan matrik posisi stakeholders dan rumusan solusi kelembagaannya ke depan.
4.4.1. Jenis dan Posisi Stakeholders  dalam Program Percontohan Pertanian Modern
Dari lima propinsi yang dikunjungi, penelitian ini telah dilakukan secara intensif pada tiga lokasi “Program Percontohan Pertanian Modern”. Ketiga lokasi tersebut adalah:
(1)    UPJA Limo Sakato, Gapoktan Tuah Mekar Nan Saiyo, Nagari Padang Bintungan, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat,
(2)    UPJA Semangat,  di Desa Appanang, Kecamatan Liliaraja, Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, dan
(3)    UPJA ......., Desa Ndalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah
Dari ketiga lokasi studi, posisi seluruh stakeholders yang berkaitan dengan UPJA memiliki kesamaan sebagaimana digambarkan dalam matrik berikut. Pada Tabel 4.7. berikut disampaikan daftar stakeholders yang berhubungan dengan kegiatan Program Percontohan Pertanian Modern, baik stakeholders primer maupun sekunder. Stakeholders primer adalah pihak yang merasakan dampak langsung atau tak langsung dari proyek atau aktivitas, sedangkan stakeholders sekunder (intermediari) adalah pihak yang bertindak atas nama stakeholders primer.  Program Pertanian Modern  pada hakekatnya adalah penggunaan Alsintan mulai dari proses persiapan tannam, pengolahan lahan, pembibitan, tanam, sampai dengan panen dan pengolahan. Karena itu, posisi stakeholders dalam konteks Program Pertanian Modern ini diukur dari keterlibatannya dalam operasional Alsintan. 
Tabel 4.7. Jenis stakeholders dalam kegiatan Program Pertanian Modern serta karakteristiknya
Stakeholders    Posisi    Karakteristik

Petani dan masyarakat (individual):       
1.    Buruh cangkul (laki-laki)    Primer     Memiliki pengaruh langsung kepada peluang kerjanya, karena penggunaan traktor
2.    Buruh tanam (laki-laki dan perempuan)    Primer     Memiliki pengaruh langsung kepada peluang kerjanya, karena penggunaan transplanter
3.    Buruh panen (laki-laki dan perempuan)    Primer     Memiliki pengaruh langsung kepada peluang kerjanya, karena penggunaan combine harvester
4.    Pengasak    Primer    Adalah masyarakat yang mengumpulkan sisa-sisa panen di sawah. Mereka bekerjasama dengan “juru sampar”. Beresiko kehilangan pendapatan.
5.    Petani pemilik    sekunder    Tidak terkait langsung, karena keputusan penggunaan alsintan melalui petani penggarap
6.    Petani penggarap    Primer     Memiliki pengaruh langsung dan kuat, karena posisinya sebagai pengambilan keputusan penggunaan alsintan dalam usaha taninya. Mereka juga menjadi anggota kelompok tani yang dapat berhubungan langsung dengan pengelola UPJA.
7.    Petani penyewa    Primer     Memiliki relasi yang sama kuat dengan petani penyakap dalam konteks Program Pertanian Modern.
8.    Kelompok tani    sekunder    Karena penggunaan Alsintan merupakan keputusan individual petani
9.    Gapoktan     Primer     Organisasi yang membawahi UPJA
10.    Ketua/Manajer UPJA    Primer     Memiliki hak dalam pengelolaan alat, dan berhubungan paling intensif dengan operator Alsintan
11.    Operator alsintan    Primer     Memiliki otoritas paling kuat dalam operasional alat. Di Sumatera Barat, operator diserahi tanggung jawab dalam operasional alat dan lebih pada posisi sebagai “penyewa” alat
Pengusaha dan penyedia jasa:       
12.    Pengusaha jasa Alsintan (individu)    Primer    Ini sudah eksis di Sulsel, namun belum di Sumbar
13.    Bengkel alsintan     Primer     Umumnya dikerjakan sendiri  oleh operator alsintan
14.    Pedagang pengumpul gabah    Sekunder    Melalui operator alsintan
15.    Broker  alsintan    Primer     Di Sulsel disebut dengan “Penjuru”, merupakan pihak yang memiliki otoritas dalam penggunaan alsintan di suatu area persawahan, terutama untuk combine harvester
Staf dan instansi pemerintah:       
16.    Petugas penyuluhan (PPL)    Sekunder    Tidak memiliki relasi langsung dalam pengambilan keputusan operasional alsintan
17.    Kantor penyuluhan pertanian (BPP)    Sekunder    Tidak memiliki relasi langsung dalam pengambilan keputusan operasional alsintan, namun melalui PPL setempat
18.    UPTD Dinas kecamatan    Sekunder    Tidak memiliki relasi langsung dalam pengambilan keputusan operasionalaAlsintan
19.    Dinas Pertanian Kabupaten    Sekunder    Tidak memiliki relasi langsung dalam pengambilan keputusan operasional alsintan, karena hanya terlibat dalam penetapan dan pemilihan lokasi kegiatan Pertanian Modern
20.    Brigade Alsintan (Dinas)    Sekunder    Di sebagian wilayah belum berjalan, meskipun alat sudah di-drop
21.    Brigade Alsintan (KODIM)    Sekunder    Di sebagian wilayah belum berjalan, meskipun alat sudah di-drop
22.    Balai mekanisasi pertanian    Sekunder    Hanya ditemukan di Provinsi Sumbar, yakni di Bukit Tinggi yang memiliki wilayah operasi di seluruh provinsi

4.4.2. Tingkat Kekuasaan, Kepentingan, dan Risiko Stakeholders
Dalam analisis stakeholders ini, dilakukan pengukuran terhadap 3 aspek yaitu kekuasaan, kepentingan, dan risiko pada stakeholders. “Kekuatan” (power) dalam studi ini adalah kombinasi antara jumlah sumber daya yang dimiliki dan kemampuannya memobiliasi dan menggunakan.  Juga kemampuan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap keputusan yang dibuat dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan sekaligus penanganan dampak negatifnya.
Selanjutnya, “kepentingan” berkaitan di antaranya dengan harapan, kebutuhan, potensi manfaat, perolehan sumber daya, perolehan manfaat, dan komitmen; serta juga potensi konflik dan ketidaksejalanan dengan kegiatan. Tingkat kepentingan dan ketertarikan merupakan potensi yang akan menentukan tindakan stakeholders.
Terakhir, tingkat “risiko” baik berupa kerugian (negatif) atau sebaliknya manfaat (positif) yang telah dan akan berpotensi dialami stakeholders terhadap keberadaan dan kegiatan Pertanian Modern penting untuk menilai bagaimana respons dan sekaligus antisipasi yang harus dilakukan ke depan karena akan dapat berperan sebagai pendukung atau sebaliknya sebagai penghambat.
Jenis stakeholders yang diuraikan pada setiap lokasi Program Pertanian Modern tidak persis sama, karena ada stakeholders yang tidak ditemukan atau tidak terlibat di satu lokasi. Laporan ini disusun atas kondisi dan gejala yang sudah berlangsung semenjak kegiatan Program PM digulirkan tahun 2014, atau tepatnya semenjak kedatangan Alsintan bantuan pada akhir tahun 2014. Demikian pula, tingkat dampak (kerugian dan manfaat) yang dicatat adalah apa yang sudah berlangsung semenjak kegiatan Program Pertanian Modern dijalankan yakni akhir tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, atau lebih kurang 5 musim tanam.

Propinsi Sumatera Barat

Berikut disampaikan derajat pengaruh stakholders pada lokasi Program Pertanian Modern di Sumatera Barat. Pada hakekatnya, kegiatan Program Pertanian Modern di lokasi kasus (Nagari Padang Bintungan) masih sangat terbatas dan sempit, sehingga sesungguhnya intensitas relasi yang terbangun tidak lebih dari sekedar seluas satu desa, bahkan lebih sempit hanya sekedar pada organisasi Gapoktan saja.

Tabel berikut memaparkan seluruh stakeholders yang dijumpai dalam operasional PM, baik individu, organisasi petani, maupun organisasi pemerintah. Kalangan petani memiliki kepentingan yang sangat tinggi dengan beroperasinya Alsintan bantuan PM, dan sangat berharap pengoperasian Alsintan dapat meningkatkan produksi, meskipun sampai saat ini belum merasakan manfaat yang nyata. Tingkat resiko yang akan dihadapi petani bervariasi dari merugikan sampai menguntungkan. Karena itulah, sedikit banyak timbul protes dari buruh tani untuk tanam karena akan menyingkirkan peluang kerjanya jika menerapkan transplanter. Protes yang paling keras datang dari kelompok buruh panen, merkipun tidak sampai menimbulkan konflik terbuka. Mereka menyampaikan keberatan kepada petugas penyuluh dan meminta agar jangan menggunakan combine harvester.

Tabel 4.8. Tingkat kekuasaan, kepentingan, dan risiko stakeholders pada lokasi  pertanian modern di Sumatera Barat, 2017
Stakeholders    Kekuasaan 1)    Kepentingan 2)    Risiko3)

Petani:           
1.    Buruh cangkul (laki-laki)    2    4    2
2.    Buruh tanam (perempuan dan laki-laki)    3    4    2
3.    Buruh panen (laki-laki dan perempuan)    3    4    1
4.    Petani pemilik    2    3    3
5.    Petani penggarap    4    4    4
6.    Petani penyewa    4    4    4
7.    Kelompok tani    2    2    3
8.    Gapoktan     3    3    3
9.    Ketua/Manajer  UPJA    4    4    3
10.    Operator alsintan    4    4    4

Pengusaha dan penyedia jasa:           
11.    Pengusaha jasa alsintan (individu)    3    3    2
12.    Bengkel alsintan     2    3    3
13.    Pedagang pengumpul gabah    3    3    3
14.    UPJA lain    1    3    2

Staf dan instansi pemerintah:           
15.    Petugas penyuluhan (PPL)    2    3    3
16.    Kantor penyuluhan pertanian (BPP)    1    3    3
17.    UPTD Dinas kecamatan    1    3    3
18.    Dinas Pertanian Kabupaten    1    3    3
19.    Brigade Alsintan (Dinas)    1    3    -
20.    Brigade Alsintan (KODIM)    1    3    -
21.    Balai Mekanisasi Pertanian    2    3    3
Keterangan:
1) dan 2) 1=rendah, 2=cukup rendah, 3=cukup tinggi, 4= tinggi
3) 1=Berdampak merugikan, 2=Berdampak cukup merugikan, 3=Berpotensi memperoleh cukup manfaat, 4=Berpotensi memperoleh manfaat besar

Lebih jauh dari tabel berikut dipaparkan bahwa dari beberapa stakeholders utama yang teridentifikasi dari operasional program PM di Nagari Padang Bintungan ini, otoritas yang paling besar adalah pada operator. Untuk TR2 dan TR4 bahkan operator berhasil “memaksakan” sistem sewa ke pengurus UPJA. Hal ini sesungguhnya tidak sejalan dengan pedoman pengelolaan UPJA, karena operator semestinya memperoleh upah harian atau bagi hasil dari operasional Alsintan, dimana kendali operasional harus berada di tangan pengurus UPJA.

Tabel 4.10. Jenis pelaku, peran dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Percontohan Pertanian Modern di Propinsi Sumatera Barat, 2017
Pelaku    Peran selama ini    Permasalahan
1.    Pengurus Gapoktan
    Memberikan keleluasaan kepada UPJA dalam operasional alat bantuan Program Pertanian Modern.    Tidak terlibat dalam manajemen UPJA, kurang membantu dalam sosialisasi Alsintan ke petani dan juga tidak membantu pemasaran jasa Alsintan ke luar kelompok.
2.    Pengurus UPJA    Otoritas dalam operasional alat kurang dimanfaatkan, sehingga operator lebih berkuasa    Menyewakan Alsintan kepada operator, belum memiliki jaringan sampai ke luar daerah.
3.    Pengurus Kelompok Tani     Kurang memiliki peran dalam operasional Alsintan.     Pengurus merasa tidak memiliki kepentingan dengan operasional Alsintan. Masing-masing anggota boleh langsung ke operator UPJA jika membutuhkan TR4.
4.    Operator alsintan    Bertanggung jawab dalam operasioal alat, baik wilayah operasional dan besar jasa ke UPJA    Tidak mampu merenovasi kecepatan pengambilan benih pada transplanter Indojarwo yang, sehingga jarak tanam menjadi rapat.
5.    Teknisi mesin    Tidak ada teknisi khusus, karena umumnya dirangkap oleh operator.     Teknisi untuk TR2 memadai, namun tidak ada teknisi yang handal untuk TR4 dan CH. Pihak perusahaan (mis. Yanmar) tidak menyediakan kontak dan sulit dihubungi
6.    Pengusaha jasa traktor    Menjadi pesaing dalam operasional TR2, karena populasi TR2 sudah padat    Relasi penyewaan TR2 yang ada selama ini menggunakan relasi kekerabatan, sehingga sulit dimasuki Alsintan UPJA
7.    Pedagang gabah    Harga gabah paling tinggi di wilayah ini,  lebih dari Rp5.000 per kg.     Penjualan gabah hasil panen mudah dan selalu tersedia pembeli


Propinsi Jawa Tengah


Tabel 4.9. Tingkat kekuasaan, kepentingan, dan risiko stakeholders pada lokasi pertanian modern di Jawa Tengah, 2017
Stakeholders    Kekuasaan 1)    Kepentingan 2)    Risiko 3)
Petani:           
1.    Buruh cangkul (laki-laki)    2    4    2
2.    Buruh tanam (perempuan dan laki-laki)    3    4    2
3.    Buruh panen (laki-laki dan perempuan)    3    4    1
4.    “Pengasak”    1    4    1
5.    Petani pemilik    2    3    3
6.    Petani penggarap    4    4    4
7.    Petani penyewa    4    4    4
8.    Kelompok tani    2    2    3
9.    Gapoktan     3    3    3
10.    Ketua/Manajer  UPJA    4    4    3
11.    Operator Alsintan    4    4    4
Pengusaha dan penyedia jasa:           
12.    Pengusaha jasa Alsintan (individu)    3    3    2
13.    Bengkel alsintan     2    3    3
14.    Pedagang pengumpul gabah    3    3    3
15.    UPJA lain    1    3    2
16.    Broker Alsintan     4    4    4
Staf dan instansi pemerintah:           
17.    Petugas penyuluhan (PPL)    2    3    3
18.    Kantor penyuluhan pertanian (BPP)    1    3    3
19.    UPTD Dinas kecamatan    1    3    3
20.    Dinas Pertanian Kabupaten    1    3    3
21.    Brigade Alsintan (Dinas)    1    3    -
22.    Brigade Alsintan (KODIM)    1    3    -
Keterangan:
1) dan 2) 1=rendah, 2=cukup rendah, 3=cukup tinggi, 4= tinggi
3) 1=Berdampak merugikan, 2=Berdampak cukup merugikan, 3=Berpotensi memperoleh cukup manfaat, 4=Berpotensi memperoleh manfaat besar
Tabel 4.10. Jenis pelaku, peran dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Pertanian Modern di Sulawesi Selatan, 2017
Pelaku    Peran selama ini    Permasalahan
1.    Pengurus Gapoktan
    Memberikan keleluasaan kepada UPJA dalam operasional alat bantuan Program Pertanian Modern.    Kurang membantu dalam pemasaran alat bahkan secara internal untuk seluruh  KT dalam Gapoktan. Namun, juga kurang mengontrol bagaimana manajemen dan keuangan operasional Alsin Program Pertanian Modern.
2.    Pengurus UPJA    Memiliki otoritas mutlak dalam operasional alat, yang bekerjasama dengan operator    Belum memiliki jaringan sampai ke laur daerah. Tanam serentak menyebabkan rentang waktu yang sempit sehingga operasional alat terbatas.
3.    Pengurus Kelompok Tani     Tidak memiliki peran dalam pengajuan dan operasional alat, karena penyewaan dengan UPJA dapat dilakukan langsung secara personal.    Pengurus merasa tidak memiliki kepentingan dengan operasional alsintan, dan memberikan keleluasaan kepada masing-masing anggota.
4.    Operator alsintan    Bertanggung jawab dalam operasioal alat    Tidak memiliki kemampuan teknis yang cukup, terutama dalam pembenihan untuk RT.
5.    Teknisi mesin    Tidak ada teknisi khusus, karena umumnya dirangkap oleh operator.     Teknisi untuk TR2 memadai, namun tidak ada teknisi yang handal untuk TR4 dan CH. Pihak perusahaan (mis. Yanmar) tidak menyediakan kontak dan sulit dihubungi
6.    Pengusaha jasa combine harvester    Menjadi pesaing dalam operasional CH, yang bekerjsaa dengan “peluncur” (broker)    Bersaing dengan pola yang belum disepakati, sehingga berpotensi untuk saling merugikan, karena dikuasai oleh broker
7.    Brigade Alsintan    Brigade Alsintan dikelola Kodim. Secara umum, biaya pengolahan dengan traktor sekitar Rp1,2 juta per ha, sedangkan dengan alat brigade lebih murah (Rp800.000 per ha). Sewa TR2 gratis, hanya bayar BBM.    Petani belum memiliki pemahaman bagaimana prosedur peminjaman. Kebutuhan yang tinggi sebenarnya untuk traktor dan CH, karena akan bisa menekan biaya 
8.    Pedagang gabah    Pedagang sanggup membeli gabah Rp4.200-4.500 per kg. Namun, karena operasi Sergab Bulog harga ditekan menjadi Rp3.800 per kg GKP.    Pedagang tidak memiiki alat pengering sendiri, sehingga saat MH terpaksa membeli gabah dengan harga rendah.
9.    Bulog    Kewajiban Sergab hanya 20.000 ton, namun menyerap lebih banyak. Bekerja sama dengan pedagang, sehingga harga di petani ditekan.    Bulog berlindung dibalik program SERGAB yang di lapangan dibantu TNI dan pedagang. Harga di level petani menjadi lebih rendah, karena Bulog tidak membeli langsung ke petani.
10.    Peluncur (broker)    Broker yang berkuasa di satu wilayah persawahan yang mengatur operasional alat CH.    Biaya jasa peluncur cukup besar, namun sulit ditata karena ia merupakan tokoh nonformal.


Propinsi Sulawesi Selatan
Keberhasilan kegiatan Program Pertanian Modern sangat bergantung kepada aktor atau stakeholders di sekelilingnya. Ada banyak pelaku dalam Program Pertanian Modern, dengan peran dan permasalahan yang beragam. Berikut adalah kondisi yang dijumpai di lapangan khususnya di Sulawesi Selatan (Tabel 4.10).

Tabel 4.10. Tingkat kekuasaan, kepentingan, dan risiko stakeholders pada lokasi pertanian modern di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017
Stakeholders    Kekuasaan 1)    Kepentingan 2)    Risiko 3)
Petani:           
23.    Buruh cangkul (laki-laki)    2    4    2
24.    Buruh tanam (perempuan dan laki-laki)    3    4    2
25.    Buruh panen (laki-laki dan perempuan)    3    4    1
26.    Petani pemilik    2    3    3
27.    Petani penggarap    4    4    4
28.    Petani penyewa    4    4    4
29.    Kelompok tani    2    2    3
30.    Gapoktan     3    3    3
31.    Ketua/Manajer  UPJA    4    4    3
32.    Operator Alsintan    4    4    4
Pengusaha dan penyedia jasa:           
33.    Pengusaha jasa Alsintan (individu)    3    3    2
34.    Bengkel alsintan     2    3    3
35.    Pedagang pengumpul gabah    3    3    3
36.    UPJA lain    1    3    2
37.    Broker Alsintan     4    4    4
Staf dan instansi pemerintah:           
38.    Petugas penyuluhan (PPL)    2    3    3
39.    Kantor penyuluhan pertanian (BPP)    1    3    3
40.    UPTD Dinas kecamatan    1    3    3
41.    Dinas Pertanian Kabupaten    1    3    3
42.    Brigade Alsintan (Dinas)    1    3    -
43.    Brigade Alsintan (KODIM)    1    3    -
Keterangan:
1) dan 2) 1=rendah, 2=cukup rendah, 3=cukup tinggi, 4= tinggi
3) 1=Berdampak merugikan, 2=Berdampak cukup merugikan, 3=Berpotensi memperoleh cukup manfaat, 4=Berpotensi memperoleh manfaat besar

Tabel 4.10. Jenis pelaku, peran dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Pertanian Modern di Sulawesi Selatan, 2017
Pelaku    Peran selama ini    Permasalahan
11.    Pengurus Gapoktan
    Memberikan keleluasaan kepada UPJA dalam operasional alat bantuan Program Pertanian Modern.    Kurang membantu dalam pemasaran alat bahkan secara internal untuk seluruh  KT dalam Gapoktan. Namun, juga kurang mengontrol bagaimana manajemen dan keuangan operasional Alsin Program Pertanian Modern.
12.    Pengurus UPJA    Memiliki otoritas mutlak dalam operasional alat, yang bekerjasama dengan operator    Belum memiliki jaringan sampai ke laur daerah. Tanam serentak menyebabkan rentang waktu yang sempit sehingga operasional alat terbatas.
13.    Pengurus Kelompok Tani     Tidak memiliki peran dalam pengajuan dan operasional alat, karena penyewaan dengan UPJA dapat dilakukan langsung secara personal.    Pengurus merasa tidak memiliki kepentingan dengan operasional alsintan, dan memberikan keleluasaan kepada masing-masing anggota.
14.    Operator alsintan    Bertanggung jawab dalam operasioal alat    Tidak memiliki kemampuan teknis yang cukup, terutama dalam pembenihan untuk RT.
15.    Teknisi mesin    Tidak ada teknisi khusus, karena umumnya dirangkap oleh operator.     Teknisi untuk TR2 memadai, namun tidak ada teknisi yang handal untuk TR4 dan CH. Pihak perusahaan (mis. Yanmar) tidak menyediakan kontak dan sulit dihubungi
16.    Pengusaha jasa combine harvester    Menjadi pesaing dalam operasional CH, yang bekerjsaa dengan “peluncur” (broker)    Bersaing dengan pola yang belum disepakati, sehingga berpotensi untuk saling merugikan, karena dikuasai oleh broker
17.    Brigade Alsintan    Brigade Alsintan dikelola Kodim. Secara umum, biaya pengolahan dengan traktor sekitar Rp1,2 juta per ha, sedangkan dengan alat brigade lebih murah (Rp800.000 per ha). Sewa TR2 gratis, hanya bayar BBM.    Petani belum memiliki pemahaman bagaimana prosedur peminjaman. Kebutuhan yang tinggi sebenarnya untuk traktor dan CH, karena akan bisa menekan biaya 
18.    Pedagang gabah    Pedagang sanggup membeli gabah Rp4.200-4.500 per kg. Namun, karena operasi Sergab Bulog harga ditekan menjadi Rp3.800 per kg GKP.    Pedagang tidak memiiki alat pengering sendiri, sehingga saat MH terpaksa membeli gabah dengan harga rendah.
19.    Bulog    Kewajiban Sergab hanya 20.000 ton, namun menyerap lebih banyak. Bekerja sama dengan pedagang, sehingga harga di petani ditekan.    Bulog berlindung dibalik program SERGAB yang di lapangan dibantu TNI dan pedagang. Harga di level petani menjadi lebih rendah, karena Bulog tidak membeli langsung ke petani.
20.    Peluncur (broker)    Broker yang berkuasa di satu wilayah persawahan yang mengatur operasional alat CH.    Biaya jasa peluncur cukup besar, namun sulit ditata karena ia merupakan tokoh nonformal.

Secara lebih detail, gambaran masing-masing aspek adalah sebagai berikut. narasi dengan menggabungkan kedua lokasi Program Pertanian Modern secara bersamaan.

.4.4.2.1. Tingkat Kekuasaan (Pengaruh, Dukungan, Legitimasi, dan Peran Eksisting dan Ke Depan Stakeholders)
Setiap stakeholders memiliki kekuatan (power) tertentu dalam Program Pertanian Modern di lokasi penelitian. Kekuasaan tersebut dimiliki sebagai kombinasi antara jumlah sumber daya yang dimiliki dan kemampuannya memobiliasi dan menggunakan. Dalam hal ini, juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap keputusan yang dibuat dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan sekaligus penanganan dampak negatifnya.
Dari sisi pengetahuan responden tentang konsep, tujuan dan sistem kerja  pertanian modern, hanya pihak staf pemerintah dan pengelola UPJA yang memiliki pengetahuan tinggi. Sebagian pihak lain hanya mendengar tentang program ini secara sekilas. Namun demikian, secara keseluruhan, tidak ada pihak yang betul-betul paham apa dan bagaimana program ini. Sebagian besar memahami Program Pertanian Modern adalah pada penggunaan mesin-mesin modern dalam berusaha tani.
Peran stakeholder dalam sistem Pertanian Modern dari yang diidentifikasi di lapangan terdiri atas sebagai sebagai pelaku utama yaitu operator alsintan dan pengurus UPJA. Tugas penyuplai bahan baku dan jasa adalah para buruh combine harvester serta teknis mesin. Dari sisi pemanfaat atau konsumen sebagai penerima manfaat/layanan dari pertanian modern utamanya adalah petani penyakap dan penyewa, sehingga petani memiliki kepentingan dan juga memperoleh manfaat paling besar.
Pada lingkaran luar, adalah staf dan instansi pemerintah yakni Dinas Pertanian, UPTD, Balai Penyuluhan, serta petugas PPL. Mereka tidak memiliki kekuasaan yang tinggi dalam tahapan operasional Program Pertanian Modern, meskipun berperan dalam pemilihan lokasi kegiatan.  Dari sisi jenis, jumlah, serta nilai sumber daya yang dimiliki responden, maka operator alsintan memiliki posisi paling kuat dan sekaligus sentral. Mereka menguasai pengoperasian alat, dan menentukan siapa petani yang akan dilayani dengan pertimbangan administrasi, teknis dan juga ekonomi.
Dari sisi jaringan yang dimiliki stakeholders, operator alsintan dan broker adalah pihak yang paling penting. Hanya dua pihak ini yang memiliki jaringan keluar, dan sangat menentukan bagaimana operasional alat. Mereka berkomunikasi secara intensif, terutama di Sulsel. Broker yang di Sulsel disebut dengan “Penjuru” memiliki kuasa dalam menentukan alat milik siapa yang dapat beroperasi. Untuk ini, broker memperoleh uang jasa yang jumlahnya cukup besar.
Tingkat kekuasaan juga berkaitan dengan bagaimana status hukum yang dimiliki stakeholders, meskipun tidak selalu sejajar. Pada kelompok nonformal misalnya adalah kelompok buruh tanam dan buruh panen. Di Sumatera Barat cukup banyak laki-laki juga menjadi buruh tanam. Buruh panen juga terdiri atas laki-laki dan perempuan. Di awal kegiatan Pertanian Modern, timbul keberatan dari kelompok buruh ini, karena berisiko mengurangi kesempatan kerja mereka.
Dari pihak yang tergolong kelompok formal dan berbadan hukum adalah Gapoktan dan Kelompok Tani, serta instansi pemerintah. Level kekuasaan pihak-pihak ini terhadap kegiatan Program Pertanian Modern tidak sejajar, karena dalam operasinya telah diserahkan ke petani dengan organsisasinya. Pihak Dinas Pertanian dan jajarannya memiliki kekuasaan yang rendah dalam operasi Program Pertanian Modern di lapangan.
Berikutnya, dari sisi sumber daya yang dimiliki masing-masing stakeholders terdapat variasi yang besar. Derajat sumber daya merupakan akumulasi dari sumber daya manusia yang dimiliki, sumber daya finansial, penguasaan teknologi, jaringan, sumber daya informasi, dan dukungan politik. Pihak yang paling kuat derajat kekuasaannya adalah operator alsintan. Berikutnya adalah broker, meskipun baru ditemukan di Sulsel.  Sementara, kemampuan masing-masing stakeholders dalam memobilisasi dan menyagunakan sumber-sumber daya yang dimilikinya secara umum masih terbatas, karena secara keseluruhan kegiatan Program Pertanian Modern masih pada tahap awal terutama di Sumatera Barat.
Dalam konteks yang lebih luas, kemampuan masing-masing stakeholder sebagai pemimpin di tengah masyarakat Bagaimana potensi dalam melakukan perubahan politik lokal, dan peluang melakukan perubahan?  Sikap atau posisi responden dalam memandang kegiatan Pertanian Modern dapat dikelompokkan atas sikap menolak, netral, dan mendukung. Sikap menolak secara frontal tidak ditemukan, bahwa pada kalangan buruh tani yang jelas-jelas peluang kerja mereka terancam. Demikian pula untuk pemilik traktor pribadi yang peluangnya disaingi oleh traktor dari kegiatan Program Pertanian Modern tidak menunjukkan sikap menolak secara frontal.
.4.4.2.2. Tingkat Kepentingan dan Ketertarikan stakeholders
Seluruh stakeholders yang teridentifikasi dalam kegiatan Pertanian Modern memiliki kepentingan dengar derajat yang berbeda-beda, bergantung pada posisi dan potensi perolehan manfaat atau dampak risiko dari kegiatan ini. Kepentingan pada hakekatnya terlihat dari bagaimana harapan, kebutuhan, potensi manfaat, perolehan sumber daya, perolehan manfaat, dan komitmen dari stakeholders. Selain itu, potensi konflik dan ketidaksejalanan dengan kegiatan juga akan menentukan tingkatkan kepentingan dan ketertarikannya.  Pada gilirannya, tingkat kepentingan dan ketertarikan merupakan potensi yang akan menentukan tindakan stakeholders.
    Bentuk ketertarikan stakeholders dalam kegiatan pertanian modern ini umumnya berkaitan dengan manfaat ekonomi, baik karena menekan biaya ataupun sebaliknya potensi pendapatan dan keuntungan yang lebih besar. Penggunaan traktor roda 4 misalnya sangat menarik bagi semua kalangan, karena mampu bekerja lebih cepat, lebih baik, dan juga berbiaya murah. Tingkat kepentingan stakeholders berkaitan pula dengan bagaimana motivasi, rencana dan arah pengembangan bisnis stakeholders dalam konteks pertanian program modern. Bagi pengusaha alsintan, terutama trakktor dan combine harvester, kehadiran alsintan dari Program Pertanian Modern dengan biaya sewa lebih murah merupakan saingan yang perlu dipertimbangkan.
Dengan berbasiskan pengalaman pelaksanaan Program Pertanian Modern yang masih terbatas, harapan stakeholders dalam pembangunan pertanian, khususnya dengan pertanian modern yang mengandalkan kepada alat dan mesin dari hulu sampai ke hilir agribisnis dapat dikatakan cukup besar. Banyak pihak memiliki harapan besar untuk memperoleh pendapatan, pengembangan ekonomi, dan perluasan usaha. Kehadiran alat transplanter merupakan peluang untuk berkembangnya bisnis pembibitan, meskipun belum terealisasi.
Dapat dikatakan, banyak pihak yang memiliki kebutuhan besar terhadap kegiatan Pertanian Modern ini, termasuk dari pihak pemerintah, karena akan mampu meningkatkan IP dan luas pertanaman. Dengan mempertimbangkan banyak variabel di atas, maka tingkat kepentingannya dan ketertarikan stakeholders terhadap program dan kegiatan pertanian modern tersebar antara tidak berkepentingan, kurang berkepentingan, cukup berkepentingan, dan sangat berkepentingan sebagaimana uraian di atas.
.4.4.2.3. Tingkat Risiko Mendapatkan Dampak Negatif atau Memperoleh Manfaat
Tingkat dampak (negatif) atau sebaliknya manfaat stakeholders terhadap keberadaan dan kegiatan Pertanian Modern penting untuk menilai bagaimana respon dan sekaligus antisipasi yang harus dilakukan UPJA sebagai pengelola Program Pertanian Modern, karena akan dapat berperan sebagai pendukung atau sebaliknya sebagai penghambat. Meskipun kegiatan Program Pertanian Modern belum berjalan lama, apalagi skalanya masih terbatas, manfaat yang telah diperoleh cukup terlihat. Manfaat bagi petani adalah semakin rendahnya biaya usaha tani, terutama penggunaan combine harvester yang mampu menekan biaya setengah dibandingkan panen dengan thresher.
Bentuk-bentuk dampak negatif yang telah dialami oleh stakeholders dalam hubungannya dengan kegiatan pertanian modern selama ini adalah menurunnya peluang kerja bagi buruh panen, karena baru alat combine harvester yang operasinya telah cukup intensif, setidaknya untuk kasus Pertanian Modern di Sulsel. Kasus di Sumbar, karena penggunaan combine harvester belum dimulai, maka dampak tersebut belum terlihat.
Sementara, dampak positif yang sudah terlihat secara nyata, praktis baru pada operasional alsintan serta UPJA. Bagi UPJA, kegiatan Program Pertanian Modern telah menyebabkan pengembangan SDM yaitu adanya tenaga-tenaga terlatih, baik dalam teknis mesin maupun operator alat. Selain itu, UPJA juga telah merasakan penguatan modal, peningkatan pendapatan, dan perluasan jaringan.
Ada berbagai bentuk potensi dampak negatif yang berpotensi akan diterima oleh stakeholders dalam jangka pendek dan panjang dari kegiatan Pertanian Modern, misalnya adalah akan berkurangnya kesempatan kerja pada buruh serta pengusaha traktor pengolahan tanah. Operasi alsintan dari UPJA menawarkan biaya sewa lebih murah sehingga kurang komptetitif bagi pemilik traktor pribadi. Hal ini telah ditemui di Sumatera Barat maupun Sulsel.
Dampak atau manfaat yang diperoleh stakeholders ada yang bersifat langsung juga tidak langsung. Bagi pihak Dinas misalnya, dampak kegiatan Pertanian Modern tidak nyata dan tidak langsung.  Dari berbagai informasi yang diperoleh, maka seluruh stakeholders dalam dikelompokkan atas tingkat potensi memperoleh manfaatnya terhadap program dan kegiatan Pertanian Modern yaitu berdampak merugikan dan cukup merugikan, atau sebaliknya berpotensi memperoleh cukup manfaat dan manfaat besar. Hal ini akan digambarkan lebih jelas pada gambar di bagian berikut.
.4.4.3. Matrik Posisi Stakeholders dan Strategi Solusinya
.4.4.3.1. Matrik antara tingkat kekuasaan dan kepentingan
Pada Gambar 4.1. berikut terlihat posisi seluruh stakeholders sesuai dengan tingkat kekuasaan dan kepentingannya terhadap kegiatan pertanian modern di wilayah studi. Gambar ini sejajar dengan Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 yang telah disampaikan di atas, dimana stakeholders yang memiliki tingkat kekuasaan dan kepentingan paling besar adalah operator Alsintan, UPJA dan broker. Hal ini merupakan fakta yang berkembang di lapangan.



Gambar 4.1.    Posisi stakeholders atas tingkat kekuasaan dan tingkat kepentingan terhadap Pertanian Modern

Dari posisi Gambar 4.1., serta derajat dan bentuk kekuasaan dan kepentingan setiap stakeholders, maka solusi dan strategi yang harus dilakukan ke depan untuk perkembangan Program Pertanian Modern dijabarkan pada Tabel 4.11.
Tabel 4.11.    Solusi dan strategi untuk pengembangan Program Pertanian Modern ke depan dengan berbasiskan kepada posisi stakeholders berdasarkan kekuasaan dan kepentingannya
Kekuasaan tinggi – kepentingan rendah    Kekuasaan tinggi – kepentingan tinggi
1.  Perlu terus berkomunikasi dengan intensif sehingga dapat mendukung kegiatan Program Pertanian Modern di masa mendatang
    1.    Perlu menyusun kesepakatan dan kontrak kerja antara UPJA dengan operator, sehingga otoritas operator tidak terlalu dominan
2.    Pengurus UPJA perlu menyusun kerjasama dengan pengelola Alsin pribadi, sehingga terhindar dari persaingan yang tidak sehat
Kekuasaan rendah – kepentingan rendah    Kekuasaan rendah – kepentingan tinggi
1. Perlu dikembangkan komunikasi terus menerus, sehingga dapat menimbulkan minat dalam kegiatan Program Pertanian Modern     1.    Perlu diberikan peluang untuk dapat terlibat lebih langsung dalam kegiatan Program Pertanian Modern
2.    Peningkatan keterlibatan secara aktif dapat berupa peningkatan status maupun membangun kesepakatan formal

.4.4.3.2 Matrik antara tingkat kekuasaan dan risiko
Pada Gambar 4.2. kuadran berikut terlihat posisi seluruh stakeholders sesuai dengan tingkat kekuasaan dan risikonya terhadap kegiatan pertanian modern di wilayah penelitian. Sebagaimana Tabel 4.11. yang telah disampaikan di atas, dimana stakeholders yang memiliki tingkat kekuasaan besar namun memperoleh manfaat positif perlu dijaga sehingga tetap terlibat secara aktif.



Gambar 4.2.     Posisi stakeholders atas tingkat kekuasaan dan tingkat risiko terhadap Pertanian Modern
Dari Gambar 4.2. di atas, dimana posisi stakeholders dipetakan atas tingkat kekuasaan berhadapan dengan risiko yang telah dan akan diterimanya, maka Tabel 4.12. berikut adalah rumusan solusi dan strategi yang harus dilakukan terhadap seluruh stakeholders sesuai dengan posisinya tersebut.

Tabel 4.12.  Solusi dan strategi untuk pengembangan Program Pertanian Modern ke depan dengan berbasiskan kepada posisi stakeholders atas tingkat kekuasaan dan risikonya
Kekuasaan tinggi – risiko negatif    Kekuasaan tinggi – risiko positif
1.    Perlu dikembangkan mekanisme sehingga dampak negatif tidak bertambah besar, dan berakibat buruk secara keseluruhan kepada kegiatan Program Pertanian Modern
    1.  Upayakan tetap dijaga manfaat positif yang diperoleh, namun dengan mempertimbangkan proporsinya dengan pelaku lain
2. Perlu mengembangkan kerangka kerja yang lebih adil dan berimbang
Kekuasaan rendah– risiko negatif    Kekuasaan rendah – risiko positif
1.    Perlu penguatan posisinya dalam konfigurasi struktur kegiatan Program Pertanian Modern, sehingga potensi dampak merugikan bisa ditekan    1.    Perlu ditingkatkan keterlibatannya, sehingga potensi manfaat yang ada pada dirinya bisa diaktualisasikan


.4.4.3.3. Matrik antara Tingkat Kepentingan dan Risiko Terkena Dampak Kegiatan Pertanian Modern

Pada Gambar 4.3. berikut terlihat posisi seluruh stakeholders sesuai dengan tingkat kepentingan dan risikonya terhadap kegiatan pertanian modern di wilayah penelitian. Sebagian besar stakholders berada pada posisi kepentingan tinggi, namun risiko menyebar dari negatif sampai positif.



Gambar 4.3.    Posisi stakeholders atas tingkat kepentingan dan tingkat risiko terhadap Pertanian Modern

Dari kondisi di atas, Tabel 4.13. berikut adalah solusi dan strategi yang harus dilakukan terhadap seluruh stakeholders sesuai dengan posisinya dalam hal tingkat kepentingan dan tingkat risiko tersebut. Pada intinya, ke depan harus diupayakan sebuah sistem yang cukup adil namun cukup memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memperoleh manfaat positif.
Tabel 4.13.     Solusi dan strategi untuk pengembangan Program Pertanian Modern ke depan dengan berbasiskan kepada posisi stakeholders atas tingkat kepentingan dan resikonya
Kepentingan tinggi – pengaruh merugikan    Kepentingan tinggi – pengaruh bermanfaat
1.    Ke depan, perlu dikembangkan mekanisme sehingga dampak negatif tidak bertambah besar, dan berakibat buruk secara keseluruhan kepada kegiatan Program Pertanian Modern
    1.  UPJA dan Gapoktan sebagai sentral harus mengupayakan tetap dijaga manfaat positif yang diperoleh, namun dengan mempertimbangkan proporsinya dengan pelaku lain sehingga sistem bisa berjalan sehat
2.  Perlu mengembangkan kerangka kerja yang lebih adil dan berimbang bagi semua pelaku
Kekuasaan rendah– risiko negatif    Kekuasaan rendah – risiko positif
1.    Untuk sistem yang lebih adil, maka perlu penguatan posisinya dalam konfigurasi struktur kegiatan Program Pertanian Modern, sehingga potensi dampak merugikan bisa ditekan
2.    Penggunaan alsintan perlu mempertimbangkan, sehingga dampak negatif tidak memperburuk kondisi stakeholders  yang berada pada kuadran ini
    1.  Perlu ditingkatkan keterlibatan stakeholders  di bagian ini, sehingga potensi manfaat yang ada pada dirinya bisa diaktualisasikan lebih nyata  ke depan

tabel

Tabel 4.7. Jenis stakeholders dalam kegiatan Program Pertanian Modern serta karakteristiknya


Stakeholders
Posisi
Karakteristik

Petani dan masyarakat (individual):


1.   Buruh cangkul (laki-laki)
Primer
Memiliki pengaruh langsung kepada peluang kerjanya, karena penggunaan traktor
2.   Buruh tanam (laki-laki dan perempuan)
Primer
Memiliki pengaruh langsung kepada peluang kerjanya, karena penggunaan transplanter
3.   Buruh panen (laki-laki dan perempuan)
Primer
Memiliki pengaruh langsung kepada peluang kerjanya, karena penggunaan combine harvester
4.   Pengasak
Primer
Adalah masyarakat yang mengumpulkan sisa-sisa panen di sawah. Mereka bekerjasama dengan “juru sampar”. Beresiko kehilangan pendapatan.
5.   Petani pemilik
sekunder
Tidak terkait langsung, karena keputusan penggunaan alsintan melalui petani penggarap
6.   Petani penggarap
Primer
Memiliki pengaruh langsung dan kuat, karena posisinya sebagai pengambilan keputusan penggunaan alsintan dalam usaha taninya. Mereka juga menjadi anggota kelompok tani yang dapat berhubungan langsung dengan pengelola UPJA.
7.   Petani penyewa
Primer
Memiliki relasi yang sama kuat dengan petani penyakap dalam konteks Program Pertanian Modern.
8.   Kelompok tani
sekunder
Karena penggunaan Alsintan merupakan keputusan individual petani
9.   Gapoktan
Primer
Organisasi yang membawahi UPJA
10.Ketua/Manajer UPJA
Primer
Memiliki hak dalam pengelolaan alat, dan berhubungan paling intensif dengan operator Alsintan
11.   Operator alsintan
Primer
Memiliki otoritas paling kuat dalam operasional alat. Di Sumatera Barat, operator diserahi tanggung jawab dalam operasional alat dan lebih pada posisi sebagai “penyewa” alat
Pengusaha dan penyedia jasa:


12.   Pengusaha jasa Alsintan (individu)
Primer
Ini sudah eksis di Sulsel, namun belum di Sumbar
13.   Bengkel alsintan
Primer
Umumnya dikerjakan sendiri  oleh operator alsintan
14.   Pedagang pengumpul gabah
Sekunder
Melalui operator alsintan
15.   Broker  alsintan
Primer
Di Sulsel disebut dengan “Penjuru”, merupakan pihak yang memiliki otoritas dalam penggunaan alsintan di suatu area persawahan, terutama untuk combine harvester
Staf dan instansi pemerintah:


16.   Petugas penyuluhan (PPL)
Sekunder
Tidak memiliki relasi langsung dalam pengambilan keputusan operasional alsintan
17.   Kantor penyuluhan pertanian (BPP)
Sekunder
Tidak memiliki relasi langsung dalam pengambilan keputusan operasional alsintan, namun melalui PPL setempat
18.   UPTD Dinas kecamatan
Sekunder
Tidak memiliki relasi langsung dalam pengambilan keputusan operasionalaAlsintan
19.   Dinas Pertanian Kabupaten
Sekunder
Tidak memiliki relasi langsung dalam pengambilan keputusan operasional alsintan, karena hanya terlibat dalam penetapan dan pemilihan lokasi kegiatan Pertanian Modern
20.   Brigade Alsintan (Dinas)
Sekunder
Di sebagian wilayah belum berjalan, meskipun alat sudah di-drop
21.   Brigade Alsintan (KODIM)
Sekunder
Di sebagian wilayah belum berjalan, meskipun alat sudah di-drop
22.   Balai mekanisasi pertanian
Sekunder
Hanya ditemukan di Provinsi Sumbar, yakni di Bukit Tinggi yang memiliki wilayah operasi di seluruh provinsi
 


Tabel 4.8. Tingkat kekuasaan, kepentingan, dan risiko stakeholders pada lokasi  pertanian modern di Sumatera Barat, 2017


Stakeholders
Kekuasaan 1)
Kepentingan 2)
Risiko3)

Petani:



1.     Buruh cangkul (laki-laki)
2
4
2
2.     Buruh tanam (perempuan dan laki-laki)
3
4
2
3.     Buruh panen (laki-laki dan perempuan)
3
4
1
4.     Petani pemilik
2
3
3
5.     Petani penggarap
4
4
4
6.     Petani penyewa
4
4
4
7.     Kelompok tani
2
2
3
8.     Gapoktan
3
3
3
9.     Ketua/Manajer  UPJA
4
4
3
10.   Operator alsintan
4
4
4

Pengusaha dan penyedia jasa:



11.   Pengusaha jasa alsintan (individu)
3
3
2
12.   Bengkel alsintan
2
3
3
13.   Pedagang pengumpul gabah
3
3
3
14.   UPJA lain
1
3
2

Staf dan instansi pemerintah:



15.   Petugas penyuluhan (PPL)
2
3
3
16.   Kantor penyuluhan pertanian (BPP)
1
3
3
17.   UPTD Dinas kecamatan
1
3
3
18.   Dinas Pertanian Kabupaten
1
3
3
19.   Brigade Alsintan (Dinas)
1
3
-
20.   Brigade Alsintan (KODIM)
1
3
-
21.   Balai Mekanisasi Pertanian
2
3
3




Tabel 4.10. Jenis pelaku, peran dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Percontohan Pertanian Modern di Propinsi Sumatera Barat, 2017


Pelaku
Peran selama ini
Permasalahan
1.   Pengurus Gapoktan

Memberikan keleluasaan kepada UPJA dalam operasional alat bantuan Program Pertanian Modern.
Tidak terlibat dalam manajemen UPJA, kurang membantu dalam sosialisasi Alsintan ke petani dan juga tidak membantu pemasaran jasa Alsintan ke luar kelompok.

2.   Pengurus UPJA
Otoritas dalam operasional alat kurang dimanfaatkan, sehingga operator lebih berkuasa
Menyewakan Alsintan kepada operator, belum memiliki jaringan sampai ke luar daerah.
3.   Pengurus Kelompok Tani
Kurang memiliki peran dalam operasional Alsintan.
Pengurus merasa tidak memiliki kepentingan dengan operasional Alsintan. Masing-masing anggota boleh langsung ke operator UPJA jika membutuhkan TR4.
4.   Operator alsintan
Bertanggung jawab dalam operasioal alat, baik wilayah operasional dan besar jasa ke UPJA
Tidak mampu merenovasi kecepatan pengambilan benih pada transplanter Indojarwo yang, sehingga jarak tanam menjadi rapat.
5.   Teknisi mesin
Tidak ada teknisi khusus, karena umumnya dirangkap oleh operator.
Teknisi untuk TR2 memadai, namun tidak ada teknisi yang handal untuk TR4 dan CH. Pihak perusahaan (mis. Yanmar) tidak menyediakan kontak dan sulit dihubungi
6.   Pengusaha jasa traktor
Menjadi pesaing dalam operasional TR2, karena populasi TR2 sudah padat
Relasi penyewaan TR2 yang ada selama ini menggunakan relasi kekerabatan, sehingga sulit dimasuki Alsintan UPJA
7.   Pedagang gabah
Harga gabah paling tinggi di wilayah ini,  lebih dari Rp5.000 per kg.
Penjualan gabah hasil panen mudah dan selalu tersedia pembeli
 


Tabel 4.9. Tingkat kekuasaan, kepentingan, dan risiko stakeholders pada lokasi pertanian modern di Jawa Tengah, 2017
 
Stakeholders
Kekuasaan 1)
Kepentingan 2)
Risiko 3)
Petani:



1.     Buruh cangkul (laki-laki)
2
4
2
2.     Buruh tanam (perempuan dan laki-laki)
3
4
2
3.     Buruh panen (laki-laki dan perempuan)
3
4
1
4.     “Pengasak”
1
4
1
5.     Petani pemilik
2
3
3
6.     Petani penggarap
4
4
4
7.     Petani penyewa
4
4
4
8.     Kelompok tani
2
2
3
9.     Gapoktan
3
3
3
10.   Ketua/Manajer  UPJA
4
4
3
11.   Operator Alsintan
4
4
4
Pengusaha dan penyedia jasa:



12.   Pengusaha jasa Alsintan (individu)
3
3
2
13.   Bengkel alsintan
2
3
3
14.   Pedagang pengumpul gabah
3
3
3
15.   UPJA lain
1
3
2
16.   Broker Alsintan
4
4
4
Staf dan instansi pemerintah:



17.   Petugas penyuluhan (PPL)
2
3
3
18.   Kantor penyuluhan pertanian (BPP)
1
3
3
19.   UPTD Dinas kecamatan
1
3
3
20.   Dinas Pertanian Kabupaten
1
3
3
21.   Brigade Alsintan (Dinas)
1
3
-
22.   Brigade Alsintan (KODIM)
1
3
-




Tabel 4.10. Jenis pelaku, peran dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Pertanian Modern di Sulawesi Selatan, 2017


Pelaku
Peran selama ini
Permasalahan
1.   Pengurus Gapoktan

Memberikan keleluasaan kepada UPJA dalam operasional alat bantuan Program Pertanian Modern.
Kurang membantu dalam pemasaran alat bahkan secara internal untuk seluruh  KT dalam Gapoktan. Namun, juga kurang mengontrol bagaimana manajemen dan keuangan operasional Alsin Program Pertanian Modern.

2.   Pengurus UPJA
Memiliki otoritas mutlak dalam operasional alat, yang bekerjasama dengan operator
Belum memiliki jaringan sampai ke laur daerah. Tanam serentak menyebabkan rentang waktu yang sempit sehingga operasional alat terbatas.
3.   Pengurus Kelompok Tani
Tidak memiliki peran dalam pengajuan dan operasional alat, karena penyewaan dengan UPJA dapat dilakukan langsung secara personal.
Pengurus merasa tidak memiliki kepentingan dengan operasional alsintan, dan memberikan keleluasaan kepada masing-masing anggota.
4.   Operator alsintan
Bertanggung jawab dalam operasioal alat
Tidak memiliki kemampuan teknis yang cukup, terutama dalam pembenihan untuk RT.
5.   Teknisi mesin
Tidak ada teknisi khusus, karena umumnya dirangkap oleh operator.
Teknisi untuk TR2 memadai, namun tidak ada teknisi yang handal untuk TR4 dan CH. Pihak perusahaan (mis. Yanmar) tidak menyediakan kontak dan sulit dihubungi
6.   Pengusaha jasa combine harvester
Menjadi pesaing dalam operasional CH, yang bekerjsaa dengan “peluncur” (broker)
Bersaing dengan pola yang belum disepakati, sehingga berpotensi untuk saling merugikan, karena dikuasai oleh broker
7.   Brigade Alsintan
Brigade Alsintan dikelola Kodim. Secara umum, biaya pengolahan dengan traktor sekitar Rp1,2 juta per ha, sedangkan dengan alat brigade lebih murah (Rp800.000 per ha). Sewa TR2 gratis, hanya bayar BBM.
Petani belum memiliki pemahaman bagaimana prosedur peminjaman. Kebutuhan yang tinggi sebenarnya untuk traktor dan CH, karena akan bisa menekan biaya 
8.   Pedagang gabah
Pedagang sanggup membeli gabah Rp4.200-4.500 per kg. Namun, karena operasi Sergab Bulog harga ditekan menjadi Rp3.800 per kg GKP.
Pedagang tidak memiiki alat pengering sendiri, sehingga saat MH terpaksa membeli gabah dengan harga rendah.
9.   Bulog
Kewajiban Sergab hanya 20.000 ton, namun menyerap lebih banyak. Bekerja sama dengan pedagang, sehingga harga di petani ditekan.
Bulog berlindung dibalik program SERGAB yang di lapangan dibantu TNI dan pedagang. Harga di level petani menjadi lebih rendah, karena Bulog tidak membeli langsung ke petani.
10.   Peluncur (broker)
Broker yang berkuasa di satu wilayah persawahan yang mengatur operasional alat CH.
Biaya jasa peluncur cukup besar, namun sulit ditata karena ia merupakan tokoh nonformal.




Tabel 4.10. Tingkat kekuasaan, kepentingan, dan risiko stakeholders pada lokasi pertanian modern di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017


Stakeholders
Kekuasaan 1)
Kepentingan 2)
Risiko 3)
Petani:



1.     Buruh cangkul (laki-laki)
2
4
2
2.     Buruh tanam (perempuan dan laki-laki)
3
4
2
3.     Buruh panen (laki-laki dan perempuan)
3
4
1
4.     Petani pemilik
2
3
3
5.     Petani penggarap
4
4
4
6.     Petani penyewa
4
4
4
7.     Kelompok tani
2
2
3
8.     Gapoktan
3
3
3
9.     Ketua/Manajer  UPJA
4
4
3
10.   Operator Alsintan
4
4
4
Pengusaha dan penyedia jasa:



11.   Pengusaha jasa Alsintan (individu)
3
3
2
12.   Bengkel alsintan
2
3
3
13.   Pedagang pengumpul gabah
3
3
3
14.   UPJA lain
1
3
2
15.   Broker Alsintan
4
4
4
Staf dan instansi pemerintah:



16.   Petugas penyuluhan (PPL)
2
3
3
17.   Kantor penyuluhan pertanian (BPP)
1
3
3
18.   UPTD Dinas kecamatan
1
3
3
19.   Dinas Pertanian Kabupaten
1
3
3
20.   Brigade Alsintan (Dinas)
1
3
-
21.   Brigade Alsintan (KODIM)
1
3
-




Tabel 4.10. Jenis pelaku, peran dan permasalahan dalam pelaksanaan Program Pertanian Modern di Sulawesi Selatan, 2017


Pelaku
Peran selama ini
Permasalahan
1.   Pengurus Gapoktan

Memberikan keleluasaan kepada UPJA dalam operasional alat bantuan Program Pertanian Modern.
Kurang membantu dalam pemasaran alat bahkan secara internal untuk seluruh  KT dalam Gapoktan. Namun, juga kurang mengontrol bagaimana manajemen dan keuangan operasional Alsin Program Pertanian Modern.

2.   Pengurus UPJA
Memiliki otoritas mutlak dalam operasional alat, yang bekerjasama dengan operator
Belum memiliki jaringan sampai ke laur daerah. Tanam serentak menyebabkan rentang waktu yang sempit sehingga operasional alat terbatas.
3.   Pengurus Kelompok Tani
Tidak memiliki peran dalam pengajuan dan operasional alat, karena penyewaan dengan UPJA dapat dilakukan langsung secara personal.
Pengurus merasa tidak memiliki kepentingan dengan operasional alsintan, dan memberikan keleluasaan kepada masing-masing anggota.
4.   Operator alsintan
Bertanggung jawab dalam operasioal alat
Tidak memiliki kemampuan teknis yang cukup, terutama dalam pembenihan untuk RT.
5.   Teknisi mesin
Tidak ada teknisi khusus, karena umumnya dirangkap oleh operator.
Teknisi untuk TR2 memadai, namun tidak ada teknisi yang handal untuk TR4 dan CH. Pihak perusahaan (mis. Yanmar) tidak menyediakan kontak dan sulit dihubungi
6.   Pengusaha jasa combine harvester
Menjadi pesaing dalam operasional CH, yang bekerjsaa dengan “peluncur” (broker)
Bersaing dengan pola yang belum disepakati, sehingga berpotensi untuk saling merugikan, karena dikuasai oleh broker
7.   Brigade Alsintan
Brigade Alsintan dikelola Kodim. Secara umum, biaya pengolahan dengan traktor sekitar Rp1,2 juta per ha, sedangkan dengan alat brigade lebih murah (Rp800.000 per ha). Sewa TR2 gratis, hanya bayar BBM.
Petani belum memiliki pemahaman bagaimana prosedur peminjaman. Kebutuhan yang tinggi sebenarnya untuk traktor dan CH, karena akan bisa menekan biaya 
8.   Pedagang gabah
Pedagang sanggup membeli gabah Rp4.200-4.500 per kg. Namun, karena operasi Sergab Bulog harga ditekan menjadi Rp3.800 per kg GKP.
Pedagang tidak memiiki alat pengering sendiri, sehingga saat MH terpaksa membeli gabah dengan harga rendah.
9.   Bulog
Kewajiban Sergab hanya 20.000 ton, namun menyerap lebih banyak. Bekerja sama dengan pedagang, sehingga harga di petani ditekan.
Bulog berlindung dibalik program SERGAB yang di lapangan dibantu TNI dan pedagang. Harga di level petani menjadi lebih rendah, karena Bulog tidak membeli langsung ke petani.
10.   Peluncur (broker)
Broker yang berkuasa di satu wilayah persawahan yang mengatur operasional alat CH.
Biaya jasa peluncur cukup besar, namun sulit ditata karena ia merupakan tokoh nonformal.




Tabel 4.11. Solusi dan strategi untuk pengembangan Program Pertanian Modern ke depan dengan berbasiskan kepada posisi stakeholders berdasarkan kekuasaan dan kepentingannya


Kekuasaan tinggi – kepentingan rendah
Kekuasaan tinggi – kepentingan tinggi
1.  Perlu terus berkomunikasi dengan intensif sehingga dapat mendukung kegiatan Program Pertanian Modern di masa mendatang

1.    Perlu menyusun kesepakatan dan kontrak kerja antara UPJA dengan operator, sehingga otoritas operator tidak terlalu dominan
2.    Pengurus UPJA perlu menyusun kerjasama dengan pengelola Alsin pribadi, sehingga terhindar dari persaingan yang tidak sehat
Kekuasaan rendah – kepentingan rendah
Kekuasaan rendah – kepentingan tinggi
1. Perlu dikembangkan komunikasi terus menerus, sehingga dapat menimbulkan minat dalam kegiatan Program Pertanian Modern
1.    Perlu diberikan peluang untuk dapat terlibat lebih langsung dalam kegiatan Program Pertanian Modern
2.    Peningkatan keterlibatan secara aktif dapat berupa peningkatan status maupun membangun kesepakatan formal



Tabel 4.12.  Solusi dan strategi untuk pengembangan Program Pertanian Modern ke depan dengan berbasiskan kepada posisi stakeholders atas tingkat kekuasaan dan risikonya

Kekuasaan tinggi – risiko negatif
Kekuasaan tinggi – risiko positif
1.     Perlu dikembangkan mekanisme sehingga dampak negatif tidak bertambah besar, dan berakibat buruk secara keseluruhan kepada kegiatan Program Pertanian Modern

1.  Upayakan tetap dijaga manfaat positif yang diperoleh, namun dengan mempertimbangkan proporsinya dengan pelaku lain
2. Perlu mengembangkan kerangka kerja yang lebih adil dan berimbang
Kekuasaan rendah– risiko negatif
Kekuasaan rendah – risiko positif
1.     Perlu penguatan posisinya dalam konfigurasi struktur kegiatan Program Pertanian Modern, sehingga potensi dampak merugikan bisa ditekan
1.   Perlu ditingkatkan keterlibatannya, sehingga potensi manfaat yang ada pada dirinya bisa diaktualisasikan

  



Tabel 4.13.   Solusi dan strategi untuk pengembangan Program Pertanian Modern ke depan dengan berbasiskan kepada posisi stakeholders atas tingkat kepentingan dan resikonya



Kepentingan tinggi – pengaruh merugikan
Kepentingan tinggi – pengaruh bermanfaat
1.     Ke depan, perlu dikembangkan mekanisme sehingga dampak negatif tidak bertambah besar, dan berakibat buruk secara keseluruhan kepada kegiatan Program Pertanian Modern

1.  UPJA dan Gapoktan sebagai sentral harus mengupayakan tetap dijaga manfaat positif yang diperoleh, namun dengan mempertimbangkan proporsinya dengan pelaku lain sehingga sistem bisa berjalan sehat
2.  Perlu mengembangkan kerangka kerja yang lebih adil dan berimbang bagi semua pelaku
Kekuasaan rendah– risiko negatif
Kekuasaan rendah – risiko positif
1.     Untuk sistem yang lebih adil, maka perlu penguatan posisinya dalam konfigurasi struktur kegiatan Program Pertanian Modern, sehingga potensi dampak merugikan bisa ditekan
2.     Penggunaan alsintan perlu mempertimbangkan, sehingga dampak negatif tidak memperburuk kondisi stakeholders  yang berada pada kuadran ini

1.  Perlu ditingkatkan keterlibatan stakeholders  di bagian ini, sehingga potensi manfaat yang ada pada dirinya bisa diaktualisasikan lebih nyata  ke depan



****